Gerakan Nasional Anti Narkotika
National Anti-Drug Movement
flags/gb.png flags/id.png

KONSTITUSI

     Anggaran Dasar
Gerakan Nasional Anti-Narkotika
(GRANAT)

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (NARKOBA) telah merupakan ancaman yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA telah melanda seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usia Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, kalangan pengusaha dan profesional hingga aparat TNI/POLRI, masyarakat di perkotaan dan di desa, kaya maupun miskin. Akibatnya bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus dimasa depan.
Bahwa keadaan tersebut, tercermin dari suatu kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan NARKOBA.
Bahwa penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA bukan semata-mata tugas Pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, baik secara kelompok maupun perseorangan.
Dengan mempertimbangkan hal–hal tersebut diatas, dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan pengabdian serta didorong oleh keinginan luhur untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA, selanjutnya atas panggilan jiwa serta kesungguhan hati mencintai bangsa Indonesia ini, kami sebagai Dewan Pendiri menandatangani Deklarasi berdirinya GRANAT pada tanggal 02 Oktober 1999 yang terdiri dari 14 (empat belas) orang yaitu:

1. Mayjen TNI (Purn) Samsudin
2. Mayjen Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan
3. DR. Adnan Buyung Nasution, SH LLM.
4. H. Henry Yosodiningrat, SH.
5. Karni Ilyas, SH.
6. Albert Kuhon
7. Tian Bachtiar
8. dr. Sudirman, SPKJ, MA
9. Abdul Rahman Saleh, SH.
10. Faisal N. Afdhal
11. Jilal Mardhani
12. Kol.Pol. (Purn) Purnomo Subagiyo
13. Drs. Tonny Soenanto
14. Hanna Widjaja, SH.

 

Dengan ini dibentuklah suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pendiri, memutuskan Anggaran Dasar GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA (GRANAT) sebagai berikut:

 
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
 
PASAL 1
NAMA

Telah ditetapkan, bahwa Organisasi ini adalah Organisasi Kemasyarakan dengan nama: GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA, yang disingkat menjadi:  GRANAT yang berarti:
GERAKAN:      Kebersamaan dukungan dengan dinamika positif
NASIONAL:    Mencakup seluruh Nusantara
ANTI:            Mencegah dan melawan
NARKOTIKA:   Adalah segala jenis Narkotika, Psikotropika dan bahan - bahan adiktif lainnya yang untuk merusak bangsa Indonesia.

PASAL 2
WAKTU

GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA (GRANAT) didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan di deklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1999.

PASAL 3
KEDUDUKAN

Dewan Pimpinan Pusat GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

 
BAB II
AZAS dan DASAR - VISI dan MISI
 
PASAL 4
AZAS dan DASAR

GRANAT berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 
PASAL 5
VISI DAN MISI
VISI:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

MISI:

  1. Melaksanakan berbagai upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat untuk membangun daya tangkal terhadap penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  2. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan advokasi di lingkungan-lingkungan komunitas masyarakat, untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  3. Membantu memonitor, pengawasan dan pengawalan atas upaya – upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
  4. Membangun kerjasama yang synergic dengan semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dan dunia internasional untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkob;
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, agar dengan kesadarannya membantu menangkal, mencegah, dan memonitor penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba;
  6. Menyebar luaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui media masa, baik media cetak, elektronik, sosial, maupun media luar ruang;
 
BAB III
TUJUAN, USAHA dan KEGIATAN, SIFAT dan FUNGSI
 
PASAL 6
TUJUAN
GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA (GRANAT)
 
  1. GRANAT mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara berlandaskan agama, moral, etika dan aspek kemanusiaan dalam berkarya, bersifat sosial, mandiri, terbuka dengan tidak membeda-bedakan asal-usul suku, agama, ras dan golongan
  2. Mendukung upaya-upaya pemberdayaan dan dorongan agar masyarakat tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya memberantas peredaran gelap dan mencegah terjadinya penyalahgunaan serta merehabilitasi korban akibat penyalahgunaan NARKOBA, karena bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, akan tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat, baik secara kelompok maupun perseorangan / sendiri – sendiri
  3. GRANAT bertujuan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dari ancaman bahaya akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA.
 
PASAL 7
U S A H A
Untuk mencapai tujuan tersebut, GRANAT dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
  1. Membuat Program dan Menyelenggarakan kegiatan publik dalam mensosialisasikan proyek-proyek dari tujuan GRANAT.
  2. Mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan pendidikan serta penyebarluasan informasi tentang Narkoba dan bahayanya, kepada masyarakat luas.
PASAL 8
KEGIATAN
 
Sesuai dengan Visi dan Misi serta Usaha Organisasi seperti dimaksud pada Pasal 6-7 di atas, Granat melaksanakan kegiatan di beberapa bidang, sebagai berikut:
 
  1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
  2. Bidang Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat.
  3. Bidang Hukum, Pengawasan dan Monitoring Penegakan Hukum
  4. Bidang Kerjasama antar Lembaga dan Pendanaan
  5. Bidang Pengkajian dan Kerjasama Luar Negeri.
  6. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi.
 
PASAL 9
 
SIFAT dan FUNGSI
 
SIFAT:
  1. GRANAT adalah organisasi  yang bersifat kekeluargaan dan kebersamaan dengan mengutamakan prinsip KESUKARELAAN, KEKELUARGAAN, KEJUJURAN dan PROFESIONALITAS.
  2. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, GRANAT bersikap netral/independent, tidak berpolitik praktis, demokratis, hanya untuk kepentingan Nasional Indonesia
 
FUNGSI:
Sebagai wadah bergabungnya aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia yang memiliki persamaan persepsi, wawasan, keinginan, tujuan serta niat untuk memperjuangkan dan mewujudkan Indonesia bebas NARKOBA.
                        
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN,
DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
 
PASAL 10
 
STRUKTUR ORGANISASI GRANAT
 
Organisasi GRANAT terdiri dari:
  1. Dewan Pembina;
  2. Dewan Penasehat;
  3. Dewan Kehormatan;
  4. Dewan Pakar;
  5. Ketua Umum, yang dibantu dengan:
    1. Wakil Ketua Umum I, atau Waketum I dan
    2. Wakil Ketua Umum II, atau Waketum II
  6. INTERNAL AUDITOR, bersifat kerangka (Skeleton).
  7. Pelaksana Harian, yang terdiri dari:
    1. Sekretaris Jenderal (Sekjen), yang dibantu dengan:
    2. Wakil Sekretaris Jenderal I atau Wasekjen I, dan Wakil Sekretaris Jenderal II atau Wasekjen II.
    3. Bendahara Umum, yang dibantu dengan: Wakil Bendahara Umum I, atau Wabendum 1, dan Wakil Bendahara Umum II, atau Wabendum II.
  8. PIMPINAN  Departemen-Departemen;
Pimpinan Departemen, dijabat oleh seorang Kepala Departemen, yang dibantu oleh seorang Wakil. Departemen, dibagi dalam beberapa bidang, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dibantu oleh dua orang Wakil Ketua Bidang.
  1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dipimpin oleh seorang Ketua DPD, yang mempunyai lingkup tugas wilayah Propinsi, bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum DPP GRANAT. Ketua DPD, membawahi Dewan-dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan-dewan Pimpinan Cabang Khusus.
  2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dipimpin oleh seorang Ketua DPC, dengan lingkup tugas wilayah Kabupaten/Kota, yang membawahi Dewan-dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
  3. Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus) dengan lingkup tugas khusus (Lingkungan Pendidikan, Pondok Pesantren, Lingkungan-lingkungan Kerja), merupakan organisasi yang bersifat operasional, dengan membentuk Unit-unit Pelaksana di lingkungan internal khusus.
  4. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), dipimpin oleh seorang Ketua DPAC, dengan lingkup tugas wilayah Kecamatan, yang membawahi Ranting-ranting.
  5. Khusus Wilayah DKI JAKARTA, Dewan Pimpinan Daerah langsung dibawah kendali DPP GRANAT, sehingga di tiap-tiap kota di wilayah DKI JAKARTA, dibentuk DPC-DPC GRANAT yang juga membawahi beberapa DPAC untuk lingkup Kecamatan, dan Ranting-ranting untuk lingkup Kelurahan.
 
PASAL 11
 
KEPENGURUSAN
 
  1. JENJANG KEPENGURUSAN:
Kepengurusan dalam organisasi GRANAT dilaksanakan secara kolektif, sesuai dengan tingkat penjenjangan organisasi.
 
  1. MASA BAKTI KEPENGURUSAN::
    1. Masa bakti Ketua Umum DPP GRANAT adalah 5 (lima) tahun.
    2. Ketua Umum DPP, Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPC Khusus, Ketua DPAC, Ketua Ranting, dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti berikutnya;
    3. Masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRANAT adalah 5 (lima) tahun.
    4. Masa bakti Ketua dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRANAT adalah 5 (lima) tahun.
    5. Masa bakti Ketua dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Cabang Khusus (DPCK) GRANAT adalah 5 (lima ) tahun.
    6. Masa bakti Ketua dan Dewan Pimpinan Anak Cabang / Ranting GRANAT adalah 5 (lima) tahun
 
PASAL 12
 
DEWAN PEMBINA
 
Dewan Pembina GRANAT adalah PARA PENDIRI GRANAT, ditambah dengan Tokoh-tokoh GRANAT yang telah berjasa besar bagi perjuangan dan pengembangan GRANAT, selama minimal 15 (lima belas) tahun.
 
PASAL 13
 
DEWAN PENASIHAT
 
  1. Dewan Penasihat GRANAT, adalah Dewan terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh, yang perduli serta mempunyai pandangan dan sikap serta tujuan yang sama dengan GRANAT, bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Granat, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
  2. Anggota Dewan Penasihat, diminta baik oleh Dewan Pendiri maupun oleh DPP untuk menjadi penasihat DPP, dan atas permintaan itu diterima serta disanggupi oleh yang bersangkutan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh DPP dengan Surat Keputusan.
  3. Susunan Pimpinan Dewan Penasihat, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan maksimal 10 (sepuluh) orang Anggota.
 
PASAL 14
DEWAN KEHORMATAN
 
 
  1. Dewan Kehormatan GRANAT, adalah Dewan yang terdiri dari para anggota GRANAT terpilih yang menduduki jabatan pimpinan di lingkungan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif serta Lembaga-lembaga Negara dan swasta lainnya, yang mempunyai keperdulian terhadap permasalahan narkoba di Indonesia, serta terhadap perjuangan GRANAT, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
  2. Susunan Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri dari Ketua dan maksimal 10 (sepuluh) orang Anggota.
PASAL 15
DEWAN PAKAR
 
Dewan Pakar adalah, Dewan yang terdiri dari orang-orang yang pakar dibidang keilmuannya masing-masing, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam ilmu yang spesifik berkenaan dengan permasalahan narkoba, yang menjadi sumber terpercaya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar dan baik, membantu DPP dalam berkontribusi untuk membagikan pengalamannya, dan atau menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, yang berkaitan dengan masalah-masalah Narkoba.
 
PASAL 16
DEWAN PIMPINAN
 
  1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah, Dewan yang bertugas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  • Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRANAT terdiri dari:
  1. Ketua Umum;
  2. 2 (dua) Wakil-wakil Ketua Umum;
  3. Sekretaris Jenderal;
  4. 2 (dua) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
  5. Bendahara Umum;
  6. 2 (dua) Wakil-wakil Bendahara Umum;
  7. 6 (enam) Ketua Departemen.
  8. 2 (dua) Wakil Ketua di setiap Departemen, dan beberapa Ketua-Ketua Bidang, sesuai dengan BAB IV Pasal 10.
  1. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dengan masa bakti 5 tahun, yang dipilih melalui Musyawarah Nasional (MUNAS).
    1. Apabila Ketua Umum berhalangan melaksanakan tugas dan wewenangnya karena situasi tertentu, diluar hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana Anggaran Dasar (AD) pasal 37 ayat 1 butir (a) sampai (d) tersebut, maka Ketua Umum dapat menyelengarakan Rapat Pleno sebagaimana Pasal 36 ayat (a) nomor 1, untuk secara bulat menunjuk seorang pelaksana harian (PLH) Ketua Umum, yang wewenangnya sama dengan Ketua Umum, terkecuali mengesahkan surat-surat keputusan yang bersifat mendasar seperti Anggaran dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pengukuhan DPP,DPD, DPC,DPC-Khusus, dan hal-hal yang berurusan dengan bank,  yang ditanda-tangani bersama-sama dengan PLH Ketua Umum
    2. Mengacu pada pasal 16 ayat 2 a diatas, dapat juga dilaksanakan ditingkat DPD, DPC, DPC-Khusus dan DPWAC.
  2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah, Dewan yang bertugas - tanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT di tingkat Propinsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum DPP, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  • Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRANAT terdiri dari:
    1. Ketua DPD;
    2. 2 (dua) Wakil-wakil Ketua Daerah;
    3. Sekretaris;
    4. 2 (dua) Wakil-wakil Sekretaris;
    5. Bendahara;
    6. 2 (dua) Wakil-wakil Bendahara;
    7. 6 (enam) Ketua Bidang.
    8. 1 (satu) Wakil Ketua di setiap Bidang dan beberapa Ketua-Ketua Sub Bidang, sesuai Bab IV, Pasal 16, Ayat 1.
  1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah, Dewan yang bertugas - tanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT di tingkat Kabupaten / Kota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum DPP, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  • Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRANAT terdiri dari:
    1. Ketua DPC;
    2. 2 (dua) Wakil-wakil Ketua Cabang;
    3. Sekretaris;
    4. 1 (satu) Wakil Sekretaris;
    5. Bendahara;
    6. 1 (satu) Wakil Bendahara;
  • 6 (enam) Ketua Bidang.
  • 1 (satu) Wakil Ketua di setiap Bidang dan beberapa Ketua-Ketua Sub Bidang, sesuai Bab IV, Pasal 16, Ayat 1.
  1. Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus) adalah, Dewan yang bertugas tanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT di lingkungan-lingkungan khusus ( Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Kerja, Pondok Pesantren ), yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum DPP, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  • Dewan Pimpinan Cabang Khusus terdiri dari:
    1. Ketua DPC Khusus;
b.     2 (dua) Wakil-wakil Ketua Cabang Khusus;
c.     Sekretaris;
d.     1 (satu) Wakil Sekretaris;
  1. Bendahara;
  2. 1 (satu) Wakil Bendahara;
  3. 6 (enam) Ketua Bidang.
  4. 1 (satu) Wakil Ketua di setiap Bidang dan beberapa Ketua-Ketua Sub Bidang, sesuai Bab IV, Pasal 16, Ayat 1.
  1. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) adalah, Dewan yang bertugas tanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT di tingkat Kecamatan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPD, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  • Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) GRANAT terdiri dari :
    1. Ketua DPAC;
    2. 1 (satu) Wakil Ketua Anak Cabang;
    3. Sekretaris;
    4. 1 (satu) Wakil Sekretaris;
    5. Bendahara;
    6. 1 (satu) Wakil Bendahara;
    7. 5 (lima) Ketua Urusan.
    8. 1 (satu) Wakil Ketua di setiap Urusan dan beberapa Ketua-Ketua Sub Urusan, sesuai Bab IV, Pasal 16, Ayat 1.
  1. Dewan Pimpinan Ranting adalah, Dewan yang bertugas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT di tingkat Desa / Kelurahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPD, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) GRANAT terdiri dari : -
  1. Ketua Ranting;
b.     1 (satu) Wakil Ketua Ranting;
c.     Sekretaris;
d.     1 (satu) Wakil Sekretaris;
  1. Bendahara;
  2. 1 (satu) Wakil Bendahara;
  3. 4 (empat) Ketua Urusan;
  4. 1 (satu) Wakil Ketua di setiap Urusan dan beberapa Ketua-Ketua Sub Urusan, sesuai Bab IV, Pasal 16, Ayat 1.
 
PASAL 17
INTERNAL AUDITOR
  1. Internal Auditor, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau dalam jumlah ganjil, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
  2. Internal Auditor, bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun serta memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
  3. Internal Auditor, berwenang untuk setiap saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi menurut standar yang berlaku, termasuk meminta keterangan, bukti-bukti kepada Bendahara Umum, dan Bidang Pendanaan atau Pemegang Kas.
  4. Internal Auditor, bersifat kerangka (scheleton), tetapi ada di semua tingkatan Organisasi GRANAT (DPP, DPD, DPC, DPC Khusus, DPAC, DPRt).
 
PASAL 18
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
 
  1. Apabila  terjadi hal-hal khusus dan mendesak terkait dengan sikap dan perilaku sebagai pengurus, termasuk ketidak-aktifan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu.
  2. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Pusat (DPP) dilakukan melalui Rapat Pleno DPP GRANAT, yang dipimpin oleh Ketua Umum, yang apabila kehadiran pengurus tidak memenuhi quorum, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum DPP GRANAT.
  3. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Daerah ( DPD ) dilakukan melalui Rapat Pleno DPD GRANAT, yang dipimpin oleh Ketua DPD, yang apabila kehadiran pengurus tidak memenuhi quorum, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua DPD GRANAT. Hasil keputusan, dilaporkan kepada Ketua Umum DPP GRANAT. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Cabang ( DPC ) dilakukan melalui Rapat Pleno DPC GRANAT, yang dipimpin oleh Ketua DPC, yang apabila kehadiran pengurus tidak memenuhi quorum, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua DPC GRANAT. Hasil keputusan, dilaporkan kepada Ketua Umum DPP GRANAT, melalui Ketua DPD GRANAT.
  4. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Cabang Khusus (DPC Khusus), menggunakan mekanisme dan prosedur yang sama dengan PAW di tingkat Cabang.
  5. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Anak Cabang (DPAC) dilakukan melalui Rapat Pleno DPAC GRANAT, yang dipimpin oleh Ketua DPAC, yang apabila kehadiran pengurus tidak memenuhi quorum, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua DPAC GRANAT. Hasil keputusan, dilaporkan kepada Ketua DPD GRANAT, melalui Ketua DPC GRANAT
  6. Mekanisme Penggantian Antar Waktu di tingkat Ranting dilakukan secara langsung oleh Ketua Cabang atas usul dari Ketua Ranting melalui Ketua Anak Cabang (DPAC) GRANAT.
 
BAB V
STRATIFIKASI KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG
DAN
KEWAJIBAN PIMPINAN
 
PASAL 19
STRATIFIKASI ORGANISASI GRANAT
 
Stratifikasi Organisasi GRANAT terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta di wilayah-wilayah khusus, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Khusus dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, serta Ketua Ranting, yaitu:
  1. Organisasi tingkat Nasional yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
  2. Organisasi tingkat Propinsi, yang berkedudukan di Ibukota Propinsi (kecuali Propinsi DKI Jakarta) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Khusus untuk wilayah Propinsi DKI Jakarta, di tiap-tiap kota, dibentuk DPC yang langsung dikendalikan oleh DPP.
  3. Organisasi tingkat Kabupaten / Kotamadya yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kotamadya dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
  4. Organisasi tingkat Kecamatan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
  5. Dilingkungan-lingkungan yang tidak memiliki wilayah teritori secara geografis dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus), seperti: Lingkungan Pendidikan, Lingkungan kerja, Pondok Pesantren, dan lain-lain.
  6. Organisasi tingkat Kelurahan / Desa yang berkedudukan diwilayah Kelurahan / Desa dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
  7. Bila perkembangan organsasi GRANAT memungkinkan, maka:
    1. GRANAT dapat membentuk cabang di Luar Negeri.
    2. Pengaturan lebih lanjut tentang cabang di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 19, ayat 7 butir (a), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 
PASAL 20
DEWAN PIMPINAN PUSAT
 
Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi GRANAT yang bersifat kolektif, selanjutnya disebut DPP.
 
PASAL 21
WEWENANG
Wewenang tertinggi Organisasi GRANAT berada di tangan DEWAN PIMPINAN - PUSAT (DPP).
 
PASAL 22
DEWAN PIMPINAN DAERAH
 
Dewan PIMPINAN Daerah adalah Badan Pelaksana GRANAT ditingkat Propinsi yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan dua orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan dua orang Wakil Bendahara, dan beberapa Kepala Bidang.
 
PASAL 23
DEWAN PIMPINAN CABANG
 
Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana GRANAT ditingkat Kabupaten/Kotamadya yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua Bidang
 
PASAL 24
 
  1. DEWAN PIMPINAN CABANG KHUSUS Dewan Pimpinan Cabang Khusus adalah Badan Pelaksana GRANAT di daerah / tempat tertentu yang tidak memiliki wilayah teritori secara geografis, yang oleh DPP GRANAT dipandang perlu dibentuk Cabang Khusus, atas usul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat.
  2. Dewan Pimpinan Cabang Khusus bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua Bidang.
 

PASAL 25

DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG

 
Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Badan Pelaksana GRANAT di tingkat Kecamatan yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua dan satu orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua Urusan.
 

PASAL 26

PIMPINAN RANTING

 
Pimpinan Ranting adalah Pelaksana GRANAT di tingkat Kelurahan / Desa yang berkedudukan di Wilayah Kelurahan/Desa yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua dan satu orang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua Urusan.
 
BAB VI
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 27
KEANGGOTAAN
 
  1. Keanggotaan GRANAT terdiri dari:
    1. Anggota Biasa.
    2. Anggota Kehormatan.
  2. Anggota Biasa:
adalah setiap orang yang memiliki kepedulian dan memiliki komitmen untuk berjuang melawan ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, yang bebas dari keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, serta telah mengajukan permohonan secara tertulis menurut tata cara yang akan diatur baik dalam Anggaran Dasar (AD), maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
  1. Anggota Kehormatan:
adalah setiap orang atau kelompok yang memenuhi kriteria tersebut dalam pasal 27 ayat 2 diatas, akan tetapi tidak mengajukan permohonan sebagai anggota, namun dinilai oleh Dewan – dewan Pimpinan di semua tingkatan Organisasi GRANAT, telah berjasa dalam upaya pemberantasan, penanggulangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta bersedia untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
  1. Yang dapat menjadi anggota Granat ini adalah:
  1. Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan pasal 27 ayat 2.
  2. Syarat, aturan dan ketentuan Keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
  1. Setiap Anggota berkewajiban:
    1. Menjunjung tinggi nama, martabat dan kehormatan organisasi GRANAT
    2. Memegang teguh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta peraturan-peraturan internal yang diberlakukan oleh organisasi GRANAT.
    3. Aktif melaksanakan segenap kebijakan, strategi, Program Kerja dan Program Kegiatan organisasi GRANAT.
  2. Setiap Anggota mempunyai Hak:
    1. Dilibatkan dalam seluruh kegiatan organisasi GRANAT.
    2. Berbicara untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum organisasi GRANAT.
    3. Memberikan suara sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi GRANAT.
  3. Keanggotaan GRANAT berakhir karena: -
  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri;
  3. Diberhentikan sementara (skorsing);
  4. Dipecat.
Pengaturan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota, tata-cara pengunduran diri, pemberhentian sementara dan pemecatan sebagai anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
 
BAB VII
MUSYAWARAH, FORMATUR DAN RAPAT-RAPAT
 
PASAL 28
 
MUSYAWARAH - MUSYAWARAH
 
Musyawarah – musyawarah Organisasi GRANAT, terdiri dari:
  1. Musyawarah Nasional;
  2. Musyawarah Daerah;
  3. Musyawarah Cabang/Cabang Khusus
  4. Musyawarah Anak Cabang;
  5. Musyawarah Ranting.
 
PASAL 29
MUSYAWARAH NASIONAL
 
Musyawarah Nasional  (Munas) adalah forum tertinggi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Munas GRANAT diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRANAT sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
  2. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT;
  3. Menetapkan kebijakan Organisasi dan Program Kerja GRANAT;
  4. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk masa bakti berikutnya.
 
PASAL 30
MUSYAWARAH DAERAH
 
Musyawarah Daerah (Munas) GRANAT diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRANAT sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menetapkan Program Kerja Daerah berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh DPP GRANAT;
  2. Meminta Pertanggungan Jawab Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
  3. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
 
PASAL 31
MUSYAWARAH CABANG
 
Musyawarah Cabang (Muscab) GRANAT diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRANAT sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menetapkan Program Kerja Cabang berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh DPD GRANAT PROPINSI.
  2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang.
  3. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Cabang.
 
PASAL 32
MUSYAWARAH CABANG KHUSUS
 
Musyawarah Cabang Khusus (Muscabsus) GRANAT diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Khusus (DPC Khusus) GRANAT sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menetapkan Program Kerja Cabang Khusus berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh DPD GRANAT PROPINSI.
  2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang Khusus
  3. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Cabang Khusus
 
PASAL 33
MUSYAWARAH ANAK CABANG
 
Musyawarah Anak Cabang (Musacab) GRANAT diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) GRANAT sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:
  1. Menetapkan Program Kerja Anak Cabang berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh DPC GRANAT.
  2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang.
  3. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 
PASAL 34
MUSYAWARAH RANTING
Musyawarah tingkat Ranting tidak diperlukan seperti di tingkat – tingkat organisasi diatasnya, karena bersifat operasional.
  1. Pertanggungjawaban Ketua Ranting, langsung diminta oleh Ketua Cabang, melalui Ketua Anak Cabang.
  2. Pemilihan dan penetapan Ketua Ranting, merupakan wewenang penuh Ketua DPC atas usulan Ketua DPAC GRANAT.
  3. Masa bakti Ketua Ranting, ditentukan selama 5 (lima) tahun, namun tetap ditentukan oleh Ketua Cabang, berdasarkan penilaian Ketua Anak Cabang GRANAT.
Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan Musyawarah – Musyawarah diatur ---dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
 
PASAL 35
FORMATUR
 
  1. Formatur adalah pendamping Ketua Umum, Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPC Khusus, Ketua DPAC terpilih, yang bertugas untuk membantu menyusun kepengurusan sesuai dengan tingkatannya;
  2. Formatur dipilih dan ditentukan oleh Ketua Umum (DPP), atau Ketua (DPD,DPC,DPC Khusus, DPAC) terpilih;
  3. Formatur berjumlah ganjil dan bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Tim Formatur dibentuk.
Pengaturan lebih lanjut tentang formatur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga  (ART) GRANAT.
 
PASAL 36
RAPAT- RAPAT
 
  1. Ada beberapa jenis-jenis rapat:
    1. Rapat Pleno, yaitu rapat lengkap pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Dewan Pimpinan, dalam rangka pengambilan keputusan strategis organisasi.
    2. Rapat Harian Terbatas, yaitu rapat internal dilingkungan DPP-DPD-DPC. Sebagai forum pengambilan keputusan disamping Rapat Pleno, dalam rangka pengambilan keputusan strategis yang bersifat mendesak.
    3. Rapat Kerja Departemen dan atau Bidang, Sebagai forum pengambilan keputusan ditingkat Departemen dan atau Bidang-bidang dalam rangka perumusan maupun pelaksanaan program kerja.
    4. Rakernas, yaitu rapat kerja yang diadakan 1 (satu) tahun sekali, yang bertujuan:
      1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kerja dalam satu tahun sebelumnya.
      2. Forum bagi Pimpinan DPD untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Kerja pada tahun sebelumnya.
      3. Merumuskan Program Kerja untuk tahun berikutnya.
      4. Menetapkan kebijakan dan strategi yang dianggap perlu sesuai dengan perkembangan situasi permasalahan Narkoba yang ada.
  2. Kegiatan Rapat bermaksud:
    1. Menentukan kebijaksanaan tingkat Nasional, sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Nasional serta keputusan rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat.
    2. Bertindak keluar dan kedalam untuk dan atas nama GRANAT.
c.     Di tiap tingkatan Organisasi GRANAT (DPD, DPC, DPC Khusus, DPAC), dapat mengadakan rapat – rapat sejenis sesuai dengan kepentingannya masing – masing, tetapi tetap mengacu kepada kebijakan, strategi, Program Kerja dan Program Kegiatan yang ditetapkan oleh DPP GRANAT.
Ketentuan pengaturan mengenai rapat – rapat, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
 
BAB VIII
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)
PASAL 37
M U N A S L U B
 
Musyawarah Nasional Luar Biasa:
  1. Adalah Musyawarah di tingkat DPP yang diselenggarakan karena keadaan luar biasa dan mendesak, disebabkan:
    1. Ketua Umum Meninggal dunia;
    2. Ketua Umum Mengundurkan diri;
    3. Ketua Umum Berhalangan tetap;
    4. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
Musyawarah-musyawarah selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, disebabkan:
    1. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi situasi yang luar biasa dan bersifat mendesak.
    2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
  4. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.
Musyawarah-musyawarah selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
 
BAB IX
KEUANGAN
 
PASAL 38
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA dan LAPORAN TAHUNAN
 
  1. Tahun buku GRANAT dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
  2. Dewan Pimpinan wajib menyusun Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja GRANAT yang dibuat untuk mencapai tujuan GRANAT.
  3. Dewan PIMPINAN wajib menyusun laporan tahunan yang dapat diakses oleh umum.
PASAL 39
PEMERIKSAAN KEUANGAN
 
Untuk tercapainya tertib administrasi keuangan GRANAT, maka pengawasan pembukuan dan keuangan dilakukan oleh Internal Audit, sesuai dengan Bab IV, Pasal 17, Ayat 1, 2, 3.
 
PASAL 40
SUMBER KEUANGAN GRANAT
 
Keuangan GRANAT diperoleh dari:
  1. Iuran Anggota;
  2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Granat,
  3. Sumbangan dari pihak lain, tanpa melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GRANAT.
 
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
 
PASAL 41
KETENTUAN PERALIHAN
 
Dengan disahkannya Anggaran Dasar GRANAT ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar GRANAT ini dinyatakan tidak berlaku.
 
PASAL 42
P E N U T U P
 
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
 
Ditetapkan di:                  Jakarta
Pada tanggal:                  7 Jui 2018
 
Gerakan Nasional Anti-Narkotika (GRANAT)

                         
(ttd)                                                                     (ttd)

H. Henry Yosodiningrat SH., MH                         Drs. Togar M. Sianipar M.Si
Ketua Umum                                                           Pelaksana Harian Ketua Umum
 
Anggaran Rumah Tangga
Gerakan Nasional Anti-Narkotika
(GRANAT)
2018
 
MUKADIMAH
 
Bahwa pengelolaan dan mekanisme organisasi Kemasyarakan dengan nama: GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA yang disingkat menjadi GRANAT telah diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Bahwa agar dalam penyelenggaraannya dapat berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana diharapkan, maka berbagai ketentuan pengaturan dan penetapan yang secara garis besar dimuat dalam Anggaran Dasar dimaksud, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, sehingga GRANAT semakin mampu menjalankan Visi dan Misinya bagi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) sebagai berikut.
 
BAB I
UMUM, VISI, MISI dan USAHA
 
PASAL 1
U M U M
 
Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Pasal 27 Anggaran Dasar Organisasi GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA yang disingkat menjadi GRANAT, merupakan penjabaran atas hal-hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar.
 
PASAL 2
V I S I
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba
 
PASAL 3
M I S I
Membuat program-progam sebagai implementasi dari visi, diantaranya:
  1. Melaksanakan berbagai upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi warga masyarakat untuk membangun daya tangkal terhadap penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  2. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan advokasi dilingkungan-lingkungan komunitas masyarakat, untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkoba
  3. Membantu memonitor, pengawasan dan pengawalan atas upaya – upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkoba.
  4. Membangun kerjasama yang synergic dengan semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dan dunia internasional untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
  5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, agar dengan kesadarannya membantu, menangkal, mencegah, dan memonitor penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba.
  6. Menyebar luaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. melalui media massa, baik media cetak, elektronik, sosial, maupun media luar ruang.
PASAL  4
U S A H A
 
Untuk mencapai tujuan GRANAT, maka diselenggarakan dan diusahakan strategi yang konsepsional dan sistematis untuk:
  1. Ikut berperan secara aktif membantu segala Upaya Pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya untuk:
    1. Mencegah masuk dan beredarnya NARKOBA (illegal trafficking).
    2. Mempersempit ruang gerak peredaran gelap NARKOBA, dengan meningkatkan daya tangkal melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
    3. Mencegah terjadinya penyalah gunaan NARKOBA diseluruh kalangan dan lapisan masyarakat.
    4. Menolong dan membantu memulihkan korban akibat penyalah gunaan NARKOBA.
  2. Membangun, membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat, agar ikut berperan aktif dalam upaya - upaya tersebut pada Pasal 4 ayat 1 huruf a s/d huruf d di atas.
  3. Menumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NARKOBA
  4. Memasyarakatkan budaya bangga karena hidup sehat tanpa NARKOBA.
  5. Menggalang dan menghimpun orang maupun kelompok masyarakat yang peduli terhadap ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalah gunaan NARKOBA.
  6. Mengadakan kerjasama dengan Lembaga - lembaga Pemerintah maupun swasta, agar ikut berperan aktif untuk melaksanakan segala kegiatan untuk mencapai tujuan GRANAT seperti tersebut dalam pasal 8  Bab IV Anggaran Dasar GRANAT.
  7. Menerima dan meneruskan laporan serta informasi yang diterima dari Masyarakat mengenai peredaran gelap dan penyalah gunaan NARKOBA kepada Kepolisian RI dan atau Instansi lain yang terkait.
  8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah dalam melakukan penegakan dan proses hukum terhadap pelaku peredaran gelap dan penyalah gunaan NARKOBA.
 
BAB II
KEANGGOTAAN

PASAL  5
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
  1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap serta penyalah gunaan Narkoba
  2. Patuh dan taat terhadap Deklarasi GRANAT dan AD/ART GRANAT.
  3. Tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba.
  4. Tidak dalam posisi rangkap status keanggotaan dalam Organisasi Kemasyarakataan/LSM yang sejenis
  5. Memenuhi prosedur keanggotaan yang diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan Pasal 27 Ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar GRANAT.
PASAL 6
KETENTUAN PENERIMAAN ANGGOTA
  1. Penerimaan keanggotaan dilakukan melalui Pimpinan Ranting untuk kemudian diajukan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan disahkan oleh DPC setempat.
  2. Penerimaan melalui Pimpinan Ranting dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kolektif
  3. Setelah menerima usulan keanggotaan dimaksud, selanjutnya DPC melaksanakan verifikasi atas usulan tersebut
  4. Setelah DPC menerima status keanggotaan, selanjutnya menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang disertai dengan Nomor Induk Anggota, untuk kemudian melaporkannya kepada DPD setempat
  5. DPD melaporkan perkembangan jumlah keanggotaan kepada DPP setiap 1 (satu) tahun
  6. Tata cara pengajuan dan penerimaan keanggotaan, ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP GRANAT.
 
PASAL 7
HAK, KEWAJIBAN dan BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
  1. HAK ANGGOTA:
    1. Setiap anggota mempunyai hak untuk dilibatkan dalam semua program-program kegiatan, yang ditetapkan oleh organisasi GRANAT sesuai dengan tingkatannya.
    2. Setiap anggota, mempunyai hak untuk hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh GRANAT
    3. Setiap anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan.
  2. KEWAJIBAN ANGGOTA:
    1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Internal yang ditetapkan oleh Organisasi GRANAT
    2. Memenuhi segala kewajiban yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan GRANAT sesuai dengan tingkatannya.
    3. Menjunjung tinggi nama, martabat dan kehormatan organisasi GRANAT
  3. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN: Keanggotaan GRANAT berakhir karena :
    1. Meninggal dunia
    2. Mengundurkan diri
    3. Diberhentikan sementara (skorsing).
    4. Dipecat.
 
PASAL 8
MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA
  1. Setiap anggota memiliki hak mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang disampaikan melalui Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang kepada DPC ditingkatannya, untuk kemudian disahkan melalui Rapat Harian.
  2. Pemberhentian seorang Anggota GRANAT sebagaimana tersebut pada ayat 1 mulai berlaku sejak permintaan pengunduran dirinya disetujui secara tertulis oleh Rapat Harian
  3. Setiap anggota yang dinyatakan melanggar Anggaran Dasar pasal 27 ayat (2 dan 5), dinyatakan gugur status keanggotaanya.
  4. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 5) di atas, setiap anggota dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota:
    1. Menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.
    2. Melanggar AD/ART dan atas Keputusan Musyawarah ditingkatannya. -
    3. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan atau kebijakan organisasi.
    4. Meninggal dunia.
    5. Sebelum pengambilan keputusan tentang pemberhentian status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan peringatan dalam bentuk:
    6. Peringatan Lisan,
    7. Peringatan Tertulis Pertama,
    8. Peringatan Tertulis Kedua
  5. Sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, yang bersangkutan memiliki Hak Jawab sebanyak 2 (dua) kali
  6. Pengambilan keputusan tentang Pemberhentian Status Keanggotaan dikukuhkan oleh Surat Keputusan DPP, berdasarkan pengajuan usul DPC ditingkatannya melalui DPD diwilayah yang bersangkutan
  7. Apabila dipandang perlu, DPC dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara status keanggotaan, yang selanjutnya dilaporkan kepada DPP melalui DPD diwilayahnya.
  8. Apabila kemudian anggota yang dinyatakan gugur status keanggotaannya menyatakan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DPP melalui DPD untuk kemudian dipertimbangkan di dalam Musyawarah Nasional
  9. Pengaturan mengenai Pemberhentian Status Keanggotaan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Organisasi.
 
BAB III
PASAL  9
DISIPLIN ORGANISASI
 
Setiap Pimpinan GRANAT di semua tingkatan, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban memahami dan mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GRANAT; Setiap Pimpinan berkewajiban melaksanakan seluruh strategi dan Program Kerja serta Program Kegiatan yang telah ditetapkan, baik di tingkat Pusat, maupun  ditingkat Daerah
 
  1. Setiap Anggota GRANAT wajib mendukung Pimpinan GRANAT untuk mewujudkan strategi, Program Kerja dan Program Kegiatan secara berdaya-guna dan berhasil gunaSetiap Anggota dilarang melakukan tindakan dalam organisasi GRANAT yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan diantara sesama Anggota GRANAT.
  2. Setiap anggota dapat melakukan kegiatan dan usaha yang mengatas namakan GRANAT setelah mendapat izin tertulis dari Pimpinan  GRANAT pada tingkatannya, serta dilaporkan kepada DPP GRANAT
 
PASAL  10
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN
 
  1. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan, Dewan Pimpinan di setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk sekretariat yang bersifat struktural, dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dibantu oleh Wakil Sekretariat dan beberapa orang anggota staf.
  2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) di atas bertanggung-jawab kepada Sekretaris Jendral dan atau Sekretaris
 
BAB IV
KEPEMIMPINAN
 
PASAL  11
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 
  1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA DEWAN:
  1. DEWAN PEMBINA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, Program Kerja dan Program Kegiatan organisasi GRANAT;
    2. Memberikan pengarahan dan pengayoman kepada DPP GRANAT untuk tercapainya tujuan organisasi GRANAT;
    3. Mengundang rapat lengkap atau terbatas Anggota DPP GRANAT, apabila ada permasalahan-permasalahan yang memerlukan adanya penetapan kebijakan atau tindakan-tindakan tertentu.
  2. DEWAN PENASIHAT, Mempunyai tugas dan tanggung jawab: memberikan nasehat, pendapat dan saran kepada DPP GRANAT dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi GRANAT, serta untuk mencapai tujuan GRANAT.
  3. DEWAN KEHORMATAN, Mempunyai tugas dan tanggung jawab : memberikan saran pemikiran dan pertimbangan yang diperlukan oleh DPP GRANAT dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi GRANAT, serta untuk mencapai tujuan GRANAT.
  4. DEWAN PAKAR, mempunyai tugas dan tanggung jawab: Menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar dan baik berdasarkan bidang kepakarannya, membantu DPP dalam berkontribusi untuk membagikan pengalamannya, dan atau menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting, yang berkaitan dengan masalah-masalah Narkoba.
 
Dewan – dewan serupa Pasal 11, Ayat 1, 2, 3, dan 4, juga terdapat di semua tingkatan Organisasi GRANAT dengan tugas dan tanggung jawab yang sama.
 
  1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) adalah: Dewan yang bertugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum, dalam upaya mencapai tujuan GRANAT.
  1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) GRANAT terdiri dari:
  1. Ketua Umum;
  2. 2 (dua) Wakil-wakil Ketua Umum;
  3. Sekretaris Jenderal;
  4. 2 (dua) Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
  5. Bendahara Umum;
  6. 2 (dua) Wakil-wakil Bendahara Umum;
  7. 6 (enam) Ketua Departemen.
  8. 2 (dua) Wakil Ketua di setiap Departemen, dan beberapa Ketua-Ketua Bidang, sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IV Pasal 10.
  1. DEWAN PIMPINAN PUSAT dipimpin oleh seorang KETUA UMUM dengan masa bakti 5 tahun, yang dipilih melalui Musyawarah Nasional (MUNAS).
    1. KETUA UMUM DPP GRANAT mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab:
      1. Mensahkan dan melantik Anggota DPP GRANAT, baik pada saat dimulainya masa bhakti kepengurusan yang baru, maupun apabila ada Pergantian Antar Waktu (PAW).
      2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT, sesuai dengan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan organisasi GRANAT;
      3. Mewakili dan mengatas namakan kepentingan GRANAT, baik ke dalam maupun ke luar  organisasi GRANAT;
      4. Mengangkat dan menetapkan perwakilan GRANAT baik di Wilayah (DPD,DPC, DPCK) maupun di Luar Negeri:-
      5. Memimpin penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) GRANAT yang dilaksanakan setiap tahun, dan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilaksanakan pada akhir masa bhakti, dengan menyiapkan materi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam RAKERNAS dan MUNAS;
      6. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kerja dan Program Kegiatan, serta  pelaksanaan tugas-tugas lain selama kepemimpinannya kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) GRANAT;
      7. Menyusun Rancangan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT untuk masa bhakti DPP 5 (lima) tahun berikutnya;
      8. Melantik dan mengukuhkan para peserta program-program yang diselenggarakan oleh GRANAT, sesuai dengan Visi dan Misi GRANAT.
    2. Apabila KETUA UMUM GRANAT berhalangan melaksanakan tugas dan wewenangnya karena situasi tertentu, diluar hal-hal yang telah ditentukan sebagai mana Anggaran Dasar (AD) pasal 37 ayat 1 butir (a) sampai (d) tersebut, maka Ketua Umum dapat menyelengarakan Rapat Pleno sebagaimana Anggaran Dasar (AD) Pasal 36 ayat (a) nomor 1, untuk secara bulat menunjuk seorang pelaksana harian (PLH) Ketua Umum, yang wewenangnya sama dengan Ketua Umum, terkecuali mengesahkan surat-surat keputusan yang bersifat mendasar seperti : Anggaran dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pengukuhan DPP, DPD, DPC, DPC-Khusus, dan hal-hal yang berurusan dengan bank,  yang ditandatangani bersama-sama dengan PLH Ketua Umum.
    3. Mengacu pada pasal 10 ayat 8 AD di atas, dapat juga dilaksanakan ditingkat DPD, DPC,DPC-Khusus dan DPAC.
    4. Apabila KETUA UMUM GRANAT berhalangan dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Umum GRANAT Pusat dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum, yaitu: Wakil Ketua Umum I dan Wakil Ketua Umum II, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, membantu Ketua Umum GRANAT dalam melaksanakan Program Kerja dan Program Kegiatan GRANAT, serta tugas-tugas lain yang berkenaan, sesuai dengan Visi dan Misi GRANAT, dan mewakili tugas dan tanggung jawab KETUA UMUM GRANAT,  yaitu:
4.1 Wakil Ketua Umum I mengkoordinir Kepala-kepala Departemen: -
  1. Departemen Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi
  2. Departemen Pembinaan & Pendidikan Masyarakat.
  3. Departemen Hukum, Pengawasan & Monitoring Gakkum.
4.2 Wakil Ketua Umum II mengkoordinir Kepala-kepala Departemen:
  1. Departemen Kerjasama Antar Lembaga dan Pendanaan.
  2. Departemen Pengkajian dan Kerjasama Luar Negeri
  3. Departemen Hubungan Masyarakat, publikasi & Dokumentasi.
  1. KETUA UMUM GRANAT dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal serta beberapa Sekretaris Dewan;
5.1 Sekretaris Jenderal, mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab:
  1. Bersama Ketua Umum-melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawab Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11. II. 2. 1 a sd h
  2. Memimpin Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
  3. Mengatur penugasan Wakil-wakil Sekjen, dan Sekretaris - sekretaris Dewan;
  4. Menyiapkan seluruh bahan – bahan kegiatan rapat bagi DPP baik Pleno, Terbatas, maupun Harian;
  5. Menyiapkan laporan untuk setiap Kegiatan GRANAT;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpah kan oleh Ketua Umum GRANAT
5.2   Sekretaris Jenderal, dibantu oleh 2 (dua) Wakil Sekjen dan 1 (satu) Sekretaris Dewan-dewan:
  1. Wakil Sekretaris Jenderal I (satu), membantu Sekretaris Jenderal dalam lingkup tugas Wakil Ketua Umum I (satu).
  2. Wakil Sekretaris Jenderal II (dua), membantu Sekretaris Jenderal dalam lingkup tugas Wakil Ketua Umum II (dua);
  3. Wakil Sekretaris Jenderal I (satu) dan Wakil Sekretaris Jenderal II (dua) melaksanakan tugas tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
5.3   Sekretaris Dewan:
Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan, mempunyai wewenang, tugas dan tanggungjawab : mengelola administrasi pelayanan dan kesekretariatan bagi pelaksanaan tugas-tugas anggota Dewan.
  1. Bendahara Umum dan Wakil-wakil Bendahara Umum;
6.1 Bendahara Umum, mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab:
  1. Mengelola keuangan dan harta kekayaan  GRANAT;
  2. Bersama Ketua Umum dan Sekretariat Jenderal  menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.
  3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
 
6.2   Bendahara Umum dibantu oleh 2 (dua) Wakil Bendahara Umum:
  1. Wakil Bendahara Umum I (satu), membantu Bendahara Umum dalam lingkup tugas Wakil Ketua Umum I (satu)
  2. Wakil Bendahara Umum II (dua), membantu Bendahara Umum dalam lingkup tugas Wakil Ketua Umum II (dua);
  3. Wakil Bendahara Umum I (satu) dan Wakil Bendahara II (dua) melaksanakan tugas- tugas lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
  1. Kepala Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi:
7.1   Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam lingkup Departemennya:
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan;
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan;
7.2   Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Keanggotaan, dan Ketua Bidang Kaderisasi.
  1. Ketua Bidang Organisasi, mempunyai tugas dan tanggungjawab: Melakukan analisis, evaluasi, dan penjajakan terhadap kemungkinan perlunya pengembangan organisasi di daerah-daerah yang baru dimekarkan, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah terpencil,juga dilingkungan-lingkungan yang di rasakan perlu kehadiran organisasi GRANAT.
    1. Wakil Bendahara Umum II (dua), membantu Bendahara Umum dalam lingkup tugas Wakil Ketua Umum II (dua);
    2. Menyiapkan peraturan peraturan organisasi (PO) yang dianggap perlu untuk mendukung ketertib- an kehidupan  organisasi di Pusat dan di daerah– daerah.
    3. Menyiapkan  Buku Panduan tentang GRANAT serta Hak dan Kewajiban Anggota GRANAT.
    4. Menyiapkan prosesi pengukuhan pelantikan serta memantau dan mendorong aktivitas Pimpinan.-
  2. Ketua Bidang Keanggotaan, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  1. Melakukan pemutahiran data Anggota GRANAT bersama dengan ke-Sekjenan, selaku Pengelola Pangkalan Data (database).
  2. Melakukan pemetaan tentang kekuatan dan potensi anggota-anggota GRANAT di semua daerah (DPD, DPC, DPCK, DPAC, DPRt)
  3. Menetapkan dan menertibkan simbol-simbol, pakaian seragam, dan tanda-tanda lain yang dipergunakan oleh seluruh Organisasi GRANAT, dan yang dikenakan seluruh anggota GRANAT.
    1. Ketua Bidang Kaderisasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Melakukan segenap upaya pembinaan yang dilakukan secara terencana dan berlanjut, terhadap seseorang atau sekelompok orang agar mampu menjadi kader potensial untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba.
  2. Melakukan segenap upaya untuk memberikan pengetahuan & keterampilan yang memadai sebagai aktivis anti Narkoba yang mempuni dan konsisten, serta mampu memperluas jaringan untuk tujuan yang sama.
8.     Kepala Departemen Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat.
8.1   Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam lingkup Departemennya:
 
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan;
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan;
 
8.2   Kepala Departemen Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat, dibantu oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Ketua Bidang Pendidikan Masyarakat:
  1. Ketua Bidang Pembinaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Melakukan segenap upaya atau tindakan yang dilakukan secara terus menerus, terencana dan berlanjut untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang, agar mampu menjalani hidup kesehariannya dengan cara dan pola hidup yang baik dan sehat.
  2. Melakukan segenap upaya agar warga masyarakat terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, patuh terhadap semua norma, aturan dan per Undang-undangan yang ada (Law abiding citizen), serta berguna bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan nya
  1. Ketua Bidang Pendidikan Masyarakat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsa dan negaranya.
  2. Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang  kesehatan, lingkungan hidup dan lain-lain, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
  3. Meningkatkan keperdulian masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya warga masyarakat yang menjadi penyalahgunaan  narkoba atau menjadi pengedar gelap narkoba.
  4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkoba, serta kemampuan untuk mengajak warga masyarakat menghindari nya
9.     Kepala Departemen Hukum, Pengawasan dan Monitoring Gakkum.
9.1  Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam lingkup Departemennya:
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan;
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan;
9.2   Kepala Departemen Hukum, Pengawasan dan Monitoring Gakkum, dibantu oleh Ketua Bidang Hukum dan Ketua Bidang Pengawasan & Monitoring Gakkum;
  1. Ketua Bidang Hukum, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  1. Memfasilitasi bantuan hukum bagi organisasi dan seluruh Anggota GRANAT yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hukum karena melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan oleh Organisasi GRANAT
  2. Memproses penjatuhan sanksi hukuman dari organisasi terhadap anggota GRANAT yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan, dan atau peredaran gelap dan atau memproduksi narkoba.
  3. Melakukan dan memelihara kerjasama yang baik antara GRANAT dengan Instansi-instansi Penegak Hukum, untuk menangani keterlibatan anggota GRANAT dalam kasus penyalahgunaan, dan atau peredaran gelap dan atau memproduksi narkoba.
  1. Ketua Bidang Pengawasan & Monitoring Gakkum, mempunyai tugas dan tanggung jawab
  1. Melakukan dan memelihara kerjasama yang baik antara GRANAT dengan Instansi-instansi Penegak Hukum, agar mendapatkan akses untuk dapat ikut mengawasi dan memonitor proses penanganan kasus penyalah gunaan, dan atau peredaran gelap dan atau memproduksi narkoba, oleh Aparat Penegak Hukum.
  2. Memberikan bantuan informasi yang diketahui kepada Aparat Penegak Hukum untuk memperlancar proses penanganan kasus penyalahgunaan, dan atau peredaran gelap dan atau  memproduksi narkoba.
 
10.    Kepala Departemen Kerjasama antar Lembaga dan Pendanaan.
10.1 Mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab di dalam lingkup departemennya:
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan;
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan;
 
10.2  Kepala Departemen Kerjasama Antar Lembaga dan Pendanaan, dibantu oleh Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga dan Ketua Bidang Pendanaan:
  1. Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Menciptakan peluang kerjasama usaha dan kegiatan antara Organisasi GRANAT dengan lembaga-lembaga lainnya,baik pemerintah maupun swasta;
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang telah ada dan terpelihara antara Organisasi GRANAT dengan lembaga lembaga lainnya, baik pemerintah maupun swasta.
  3. Meningkatkan kualitas kerjasama tersebut a) dan b) di atas.
  1. Ketua Bidang Pendanaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Menciptakan sumber sumber keuangan bagi Organisasi GRANAT melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama masyarakat, yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada.
  2. Menciptakan sumber-sumber keuangan bagi Organisasi GRANAT melalui pengembangan usaha berbadan hukum, bekerjasama dengan badan badan usaha dagang lainnya
  3. Pemaksimalan dana Abadi Organisasi GRANAT;
  4. Mengelola penggunaan dana yang dimiliki oleh Organisasi GRANAT untuk mendukung berjalannya roda organisasi dan untuk kesejahteraan anggota.
 
11.   Kepala Departemen Pengkajian dan Kerjasama Luar Negeri
11.1  Mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab di dalam lingkup Departemennya:
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan;
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan;
11.2  Dibantu oleh Ketua Bidang Pengkajian dan Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri:
  1. Ketua Bidang Pengkajian, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  1. Melakukan pengkajian terhadap semua issue-issue yang berkenaan dengan perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.
  2. Melakukan pengkajian terhadap kelemahan-kelemahan pelaksanaan Program Kerja dan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi GRANAT.
  3. Melakukan pengkajian terhadap inovasi-inovasi yang di kembangkan oleh DPD, DPC, DPCK, DPAC, DPRt yang ternyata efektif dan efisien mendukung terwujud nya Visi dan Misi GRANAT, serta kebijak an-kebijakan yang di tetapkan oleh GRANAT.
  4. Melakukan pengkajian terhadap perkembangan narkoba global dan pengaruhnya terhadap per masalahan narkoba di Indonesia.
  1. Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Menciptakan peluang kerjasama antara Organisasi GRANAT dengan Badan-badan Internasional,dalam rangka transfer of knowledge dan transfer of skill, khususnya di bidang pencegahan (prevention), advocacy, therapy dan rehabilitasi.
  2. Menciptakan peluang kerjasama antara Organisasi  GRANAT dengan negara-negara sahabat yang-memiliki pengalaman luas di bidang prevention, advocacy, therapy dan rehabilitasi
 
12.   Kepala Departemen Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi.
12.Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab di dalam lingkup Departemennya
  1. Membuat perencanaan;
  2. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyusun Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan
  4. Melaksanakan kegiatan;
  5. Melaporkan hasil kegiatan
12.2  Dibantu oleh: Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Publikasi dan Ketua Bidang Dokumentasi
  1. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  2. Mengelola dan melayani kegiatan hubungan dengan masyarakat agar lebih terbangun pemahaman publik dan citra positif terhadap GRANAT, termasuk membina dan memanfaatkan kerjasama proaktif dengan kalangan media massa dan lembaga-lembaga public relations.
  3. Melakukan penyebaran informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas, untuk menumbuhkan daya tangkal warga masyarakat terhadap penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkoba.
  4. Dalam kegiatannya berkoordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah, Organisasi-organisasi Kemasyarakatan/Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.
 
13.   Ketua bidang Publikasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. Penerbitan majalah GRANAT yang memuat informasi tentang aktifitas-aktifitas GRANAT, dan permasalahan permasalahan tentang narkoba baik global, regional maupun nasional, yang dilakukan secara open  management, transparant dan akuntabel, sesuai prinsip dan kaidah pengelolaan media.
  2. Secara  aktif melakukan  kegiatan publikasi tentang kerjasama Organisasi GRANAT dengan  Lembaga-lembaga baik Pemerintah maupun Swasta dan kerjasama Organisasi GRANAT dengan masyarakat, serta dengan Organisasi Internasional dan dengan Negara-negara sahabat, melalui penerbitan Buletin dan media online.
 
14.   Ketua Bidang Dokumentasi mempunyai tugas dan tanggungjawab:
Menyiapkan, membuat dan menata dokumentasi baik berupa photo maupun video yang merekam berbagai kegiatan organisasi GRANAT.
 
PASAL 12
INTERNAL AUDITOR
  1. Internal Auditor, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau dalam jumlah ganjil, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Internal Auditor, bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun serta memberikan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
  2. Internal Auditor, berwenang untuk setiap saat melakukan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi menurut standar yang berlaku, termasuk meminta keterangan, bukti-bukti kepada Bendahara Umum, dan Bidang Pendanaan atau Pemegang Kas.
  3. Internal Auditor, bersifat kerangka (skeleton), tetapi ada di semua tingkatan Organisasi GRANAT (DPP, DPD, DPC, DPC Khusus, DPAC, DPRt ).
PASAL 13
PERSYARATAN DEWAN PIMPINAN
  1. Untuk dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Pimpinan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.   Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani
b. Ditentukan oleh Ketua Umum DPP terpilih (MUNAS), Ketua2: DPD terpilih (MUSDA), DPC/K terpilih (MUSCAB), DPAC terpilih (MUSACAB), bersama-sama dengan Tim Formatur yang ditunjuk.
c.   Nama-nama anggota Dewan Pimpinan, diajukan dan ditempatkan, serta disahkan oleh Ketua Umum DPP GRANAT untuk DPD dan DPC/K, oleh Ketua DPD GRANAT untuk DPAC dan Ranting, pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi, dalam struktur Organisasi GRANAT pada tingkatannya masing-masing.
d. Anggota-anggota Dewan Pimpinan yang diajukan, harus dikenal dan diketahui sebagai sosok yang berprestasi, memiliki dedikasi, loyalitas, integritas moral, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang telah teruji, serta bersedia mengabdikan dirinya bagi segenap upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi GRANAT.
e.   Mengutamakan sosok yang tidak pernah dihukum karena pelanggaran hukum pidana dan tindak penyalahgunaan Narkoba, dan bagi mantan/ pengedar gelap Narkoba, mutlak tidak diterima menjadi anggota GRANAT.
f.   Memiliki kompetensi dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
g. Memiliki akses, jejaring komunikasi (net work) yang luas, semaksimal mungkin mampu mendukung, dan memiliki waktu yang cukup, serta bersedia berpartisipasi dalam setiap aktifitas organisasi GRANAT.
h. Menyatakan kesediaannya sebagai Dewan Pimpinan secara tertulis, dengan melampirkan daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.
  1. Untuk dapat dipilih menjadi Ketua pada setiap tingkatan, maka selain memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir a s/d h di atas, maka Calon Ketua Umum DPP, Ketua : DPD, DPC/K, DPAC, DPRt, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a.   Didukung oleh sekurang-kurangnya 20 % peserta Musyawarah (MUNAS, MUSDA, MUSCAB, MUSACAB) disetiap tingkatan. Untuk Ketua DPRt, diusulkan oleh Ketua DPAC kepada Ketua DPD, melalui Ketua DPC.
b.  Mendapatkan rekomendasi dari Tim Formatur (Ketua terpilih dan anggota) pada tingkatan dibawahnya.
c. Pernah menjadi unsur Pimpinan GRANAT disetiap tingkatan, minimal selama 1 (satu) periode, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan, dan atau telah menjadi anggota selama minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
d.  Menyampaikan daftar Riwayat Hidup, Riwayat Pekerjaan, Visi, Misi dan Rencana Strategis dihadapan peserta Musyawarah (MUNAS, MUSDA, MUSCAB, MUSACAB).
 
PASAL 14
MASA JABATAN dan PEMBERHENTIAN
  1. Masa Jabatan Dewan Pimpinan dalam tiap-tiap periode adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh Ketua-ketua terpilih dalam MUNAS, MUSDA, MUSCAB, MUSACAB, bersama-sama dengan anggota Tim Formatur yang dibentuk, serta dilantik secara resmi oleh Ketua Umum DPP (Untuk DPD), dan oleh Ketua DPD (Untuk DPC/K, DPAC dan DPRt).
  2. Apabila terdapat anggota Dewan Pimpinan atau Pimpinan yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam AD/ART, maka Dewan Pimpinan pada tingkatannya dapat memberhentikan sementara status kepimpinanan yang bersangkutan.
  3. Apabila Ketua Umum dipandang melanggar ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi, Kebijakan dan atau Keputusan Organisasi, maka dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kepemimpinan dan didukung oleh 3/4 jumlah DPD.
  4. Apabila Ketua Dewan Pimpinan disetiap tingkatan melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, Peraturan Organisasi, Kebijakan dan atau Keputusan Organisasi, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya dapat melaksanakan Musyawarah Luar Biasa berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kepemimpinan dan didukung oleh 3/4 Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat dibawahnya.
  5. Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan atau Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diputuskan melalui Rapat yang dilaksanakan secara khusus untuk hal tersebut, dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya.
  6. Pengukuhan atas pemberhentian status anggota Dewan Pimpinan atau Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaksanakan melalui Surat Keputusan : Ketua Umum DPP, untuk anggota DPP dan DPD, Ketua DPD, untuk anggota DPC/K, Ketua DPC, untuk anggota DPAC dan anggota DPRt.
  7. Apabila terdapat anggota Dewan Pimpinan atau Pimpinan yang ternyata tidak mampu menjalankan tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka Dewan Pimpinan pada tingkatannya dapat menonaktifkan sementara status kepemimpinan yang bersangkutan.
  8. Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (4) di atas, dilaksanakan setelah yang bersangkutan menerima teguran secara lisan sebanyak 1 (satu) kali, dan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
  9. Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan atau Pimpinan, diatur melalui Peraturan Organisasi yang khusus mengatur tentang hal tersebut.
PASAL 15
PEMBEKUAN DEWAN PIMPINAN
  1. Dewan Pimpinan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Dewan Pimpinan yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya.
  2. Apabila jalannya kepemimpinan suatu Dewan Pimpinan dipandang tidak aktif dan atau melanggar ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Kebijakan Organisasi, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
  3. Apabila kemudian Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud di atas dipandang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya dapat membekukan kepemimpinan Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud, dan kemudian melaporkannya kepada DPP melalui DPD setempat.
  4. Pengambilan Keputusan pembekuan kepemimpinan oleh Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilakukan melalui Rapat yang dilakukan khusus untuk itu.
  5. Setelah Dewan Pimpinan dimaksud dibekukan, maka Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya, selanjutnya menunjuk careteker yang bertugas melaksanakan Musyawarah Luar Biasa pada tingkatan Dewan Pimpinan tersebut.
  6. Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan kepemimpinan di atur melalui Peraturan Organisasi yang khusus mengatur tentang hal tersebut.
 
BAB V
Pasal 16
RAPAT KERJA DEWAN PIMPINAN
 
1.    Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berilut:
a.  Rapat Pleno:
1).   Sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Dewan Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan strategis organisasi.
2).   Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan.
3).   Dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
b.  Rapat Harian:
1).   Sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi setelah Rapat Pleno dalam rangka pengambilan keputusan strategis yang bersifat mendesak.
2).   Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pimpinan harian, yang terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara.
3).   Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.
c.  Rapat Departemen dan atau Bidang:
1).   Sebagai instansi pengambilan keputusan ditingkat Departemen dan atau Bidang-bidang dalam rangka perumusan maupun pelaksanaan program kerja.
2).   Dihadiri oleh seluruh unsur Departemen dan atau Bidang-bidang, dan dipimpin oleh Unsur Wakil Ketua yang membawahi Departemen dan atau Ketua Bidang.
3).   Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka konsolidasi Departemen dan atau Bidang-bidang.
d.  Rakernas (Rapat Kerja Nasional):
  1. Rapat Kerja Nasional GRANAT dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas dan menetapkan Program Kerja dan Program Kegiatan Tahunan yang dipimpin oleh Ketua Umum serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPP GRANAT, dan anggota DPD dan DPC/K terbatas, serta perwakilan Dewan-dewan (Penasehat, Pembina, Pakar, Kehormatan), dan para undangan lain yang dianggap perlu.
  2. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) GRANAT dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja pada tahun sebelumnya serta membahas berbagai masalah aktual yang sedang dihadapi oleh organisasi, oleh Bangsa dan Negara, berkenaan dengan perkembangan permasalahan narkoba.
  3. Berdasarkan pertimbangan adanya hal-hal khusus dan spesifik, maka Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) GRANAT dapat dilaksanakan dalam bentuk Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPP GRANAT dengan Pimpinan DPD GRANAT dan atau Pimpinan DPC/K yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara parsial dan bertahap.
  4. Setiap pelaksanaan Rapat, senantiasa disertai dengan daftar hadir dan notulen rapat sebagai dokumen organisasi.
 
BAB VI
MUSYAWARAH

PASAL 17
MUSYAWARAH  NASIONAL LUAR BIASA  (MUNASLUB)
  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, yang diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi, disebabkan:
a.   Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa dikarenakan Ketua Umum:
  1. Ketua Umum Meninggal dunia;
  2. Ketua Umum Mengundurkan diri;
  3. Ketua Umum Berhalangan tetap;
  4. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
b.  Dewan Pengurus Pusat (DPP) melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional (MUNAS) sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) GRANAT.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional (MUNAS)
  3. Dewan Pengurus Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut
 
PASAL 18
MUSYAWARAH LUAR BIASA
 
Sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) GRANAT Pasal 28, maka Musyawarah Luar Biasa terdiri dari:
1.    Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub);  
2.    Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub);
3.    Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub);
4.    Musyawarah Cabang Khusus Luar Biasa (Muscabkhuslub);
5.    Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa (Musacablub);
 
PASAL 19
KETENTUAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH LUAR BIASA
  1. Ketentuan tentang pelaksanaan Musyawarah Luar biasa mengacu pada ketentuan pelaksanaan Musyawarah-musyawarah di setiap tingkatan Dewan Pimpinan, sebagaimana di atur di dalam Anggaran Dasar pasal 28, 29, 30, 31 dan 32.
  2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat pelanggaran oleh Ketua Umum terhadap AD/ART, Peraturan Organisasi, Kebijakan dan atau Keputusan Organisasi, serta apabila terdapat permasalahan yang bersifat mendasar pada tingkat DPP, dimana DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanat-kan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) GRANAT, dengan mengacu pada ketentuan ART Pasal 12 ayat (7).
  3. Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa pada DPD dan atau Dewan Pimpinan pada tingkatan dibawahnya dapat dilaksanakan apabila Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat di atasnya memandang bahwa selain telah terpenuhinya ketentuan ART Pasal 12 ayat (7), juga telah terjadi kemacetan atau kevakuman kinerja, dan atau pelanggaran yang serius terhadap AD/ART, Peraturan Organisasi, Kebijakan atau Keputusan Organisasi, dimana tahapan pelaksana-annya mengacu kepada ketentuan ART Pasal 11 ayat (1).
  4. Musyawarah Luar biasa sebagaimana di atur pada ayat (3) di atas dapat di selenggarakan apabila terdapat permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus pada Dewan Pimpinan tersebut dan didukung oleh 3/4 dari jumlah Dewan Pimpinan pada tingkatan dibawahnya.
  5. Masa bakti Dewan Pimpinan berdasarkan hasil Musyawarah Luar Biasa, melanjutkan sisa masa bakti Dewan Pimpinan yang digantikan sebelumnya.

PASAL 20

MEKANISME MUSYAWARAH

  1. Sebelum pelaksanan Musyawarah, Dewan Pimpinan disetiap tingkatan melaksanakan Pra Musyawarah dalam rangka mempersiapkan dan menjaring masukan sebagai bahan
  2. Pelaksanaan Musyawarah-musyawarah disetiap tingkatannya diatur melalui Tata Tertib yang ditetapkan di dalam Agenda Musyawarah.
  3. Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.
  4. Pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan Musyawarah-musyawarah diupayakan melalui Musyawarah untuk mencapai Mufakat.
  5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak tercapai, maka Pimpinan Rapat dapat menetapkan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
  6. Pelaksana Musyawarah adalah Dewan Pimpinan disetiap tingkatannya.
  7. Dalam pelaksanaan Musyawarah, Dewan Pimpinan disetiap tingkatan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
  8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan disetiap tingkatan diterima oleh peserta Musyawarah, maka Dewan Pimpinan ditingkatan tersebut dinyatakan demisioner
PASAL 21
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH
  1. Sidang-sidang Musyawarah pada setiap tingkatan dihantarkan oleh Dewan Pimpinan disetiap Tingkatan sebagai Pimpinan Sidang Sementara.
  2. Setelah Tata tertib Mustawarah disahkan, Pimpinan Sidang diserahkan kepada Pimpinan Sidang Tetap
  3. Pimpinan sidang tetap berasal dan mewakili unsur peserta Musyawarah, yang komposisinya ditetapkan melalui Tata Tertib.
 
BAB VII
RANCANGAN PROGRAM KERJA

PASAL 22
RANCANGAN PROGRAM KERJA
 
  1. Rancangan Program Kerja GRANAT Tahunan, disusun oleh DPP GRANAT, khususnya para Kepala-kepala Departemen di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum I dan II yang membawahi, dan ditetapkan dalam  Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) GRANAT.
  2. Program Kegiatan yang merupakan penjabaran (elaborasi) untuk mendukung keberhasilan Program Kerja, dapat dilaksanakan setelah dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan dari Pimpinan DPP GRANAT.
  3. Program Kerja Tahunan DPP GRANAT, merupakan acuan utama bagi DPD, DPC/K, DPAC dan Ranting dalam menyusun Program Kerja dan Program Kegiatannya masing-masing.
  4. Rancangan Program Kerja 5 (lima) tahunan, disusun dan ditetapkan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS), serta disahkan oleh Ketua Umum DPP terpilih.
 
BAB VIII
KEUANGAN, SUMBER DANA dan PENGELOLAAN KEUANGAN

PASAL 23
SUMBER DANA
Sumber-sumber dana untuk pembiayaan organisasi berasal dari:
  1. Iuran Anggota,
  2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan GRANAT,
  3. Sumbangan dari pihak lain, tanpa melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengikat.
  4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 
PASAL 24
PENGELOLAAN KEUANGAN
 
  1. Jumlah iuran anggota ditetapkan oleh DPP GRANAT pada tingkat nasional, disahkan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh Dewan Penasehat.
  2. Penetapan jumlah iuran anggota oleh Dewan Pimpinan disetiap tingkatan dilaksanakan secara proporsional, dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya.
  3. Pelaksanan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat 12 b Butir 1) dan 2) diberitahukan atau dilaporkan kepada Dewan Penasehat untuk DPP, serta kepada Dewan Pimpinan (1) satu tingkat di atasnya untuk DPD dan atau Dewan Pimpinan dibawahnya.
  4. Pelaksanaan pengelolaaan keuangan organisasi di setiap tingkatan harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut:
a.     Akuntabilitas
b.     Transparansi
c.     Kepatutan
d.     Kelayakan
e.     Efesiensi
f.      Efektifitas
 
BAB IX
HIMNE, SIMBOL DAN ATRIBUT
 
PASAL 25
HIMNE, SIMBOL DAN ATRIBUT
Ketentuan Pengaturan mengenai Himne, Simbol dan Atribut ditetapkan melalui -Peraturan Organisasi (PO) yang khusus mengatur tentang hal itu.
 
BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
A
NGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
 
PASAL 26
PERUBAHAN AD/ART
  1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) GRANAT.
  2. Rencana perubahan mengenai AD/ART disampaikan kepada seluruh DPD dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) GRANAT.
 
BAB XI
PEMBUBARAN
 
PASAL 27
PEMBUBARANORGANISASI
  1. Pembubaran organisasi GRANAT hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) GRANAT yang secara khusus dilaksanakan untuk itu
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas, diputuskan melalui Rapat DPP GRANAT yang dihadiri oleh seluruh DPD GRANAT, seluruh Dewan Pendiri, dan seluruh Dewan Penasehat
  3. Keputusan mengenai pembubaran GRANAT harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 peserta Musyawarah Nasional.
 
BAB XII
PASAL 28
ATURAN TAMBAHAN
  1. Segala sesuatu ketentuan dalam penyelenggaraan organisasi pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan harus dapat menyesuaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Keputusan AD/ART ini ditetapkan.
  2. Dengan diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;
  3. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP GRANAT sepanjang tidak bertentangan dengan materi dan substansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
 
BAB XII

PASAL 29
P E N U T U P
  1. Aturan Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar.
  2. Aturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 
Ditetapkan di:          JAKARTA
Pada tanggal:          7 Juli 2018
 
Gerakan Nasional Anti-Narkotika (GRANAT)

                          
(ttd)                                                                     (ttd)

H. Henry Yosodiningrat SH., MH                         Drs. Togar M. Sianipar M.Si
Ketua Umum                                                           Pelaksana Harian Ketua Umum


 

Facebook

Gallery

  • students against drugs
  • Don't trip!
  • 1T3V0005-Edit
  • 1T3V0016 siep
  • 1T3V0019-Edit
  • 1T3V0024-Edit
  • 1T3V0026 siep
  • 1T3V0037-Edit
  • 1T3V0039-Edit
  • 1T3V0040-Edit
  • 1T3V0044-Edit
  • 1T3V0045-Edit

Video

Dialog: Bersihkan TNI dari Narkoba # 4
Perang melawan narkoba menjadi pekerjaan rumah serius yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Ironisnya ketika perang melawan narkoba…