Gerakan Nasional Anti Narkotika
National Anti-Drug Movement
flags/gb.png flags/id.png

Soal Corby, Granat Akan Gugat Presiden ke PTUN


Polhukam | Rabu, 23 Mei 2012 21:08 WIB

MI/reuters

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum DPP  Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat telah menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan grasi kepada Schapelle Corby. Warga negara Australia itu menjadi terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pemilikan ganja.

"DPP Granat telah menyiapkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Presiden RI. Karena Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan keputusan bersifat individual dan final," kata Henry di Jakarta, Rabu (23/5).

Menurutnya, Granat akan melakukan clash action untuk mewakili masyarakat terkait sikap plin-plan pemerintah dalam memberantas narkoba.

"(Grasi) ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak konsisten. Di satu sisi tidak diberikan remisi, tapi diberikan grasi. Ini merupakan satu catatan bahwa Presiden sebelumnya tidak pernah memberikan grasi terhadap terpidana kasus narkoba," ujar Henry.

Ia juga mengatakan, Presiden SBY beberapa kali mengatakan negara tidak boleh kalah melawan narkoba. "Tapi (grasi) ini menjadi preseden yang buruk. Akan muncul beberapa WN asing yang jadi terpidana kasus narkoba dan akan di back up oleh pemerintahnya dengan permintaan yang sama dengan Corby," tegas Henry.

Selain itu, grasi yang diberikan kepada Corby akan dimanfaatkan sebagai celah tindak diskriminatif. "Kalau besok ada beberapa permintaan narapidana lainnya apakah akan diberikan? Apa jadinya negeri ini. Sebaliknya, kalau tidak diberikan apa alasan tidak diberikan itu?" katanya.

Grasi terhadap ratu ganja asal Australia tersebut, lanjut Henry, menunjukkan tidak-adanya wibawa dan tunduknya pemerintah di pergaulan internasional. "Apakah ini tidak diskriminasi dan menunjukan ketidakwibawaan pemerintah kita di dunia internasional?" tanya Henry.

Sementara itu, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwono mengatakan, pemberina grasi terhadap Corby ada hubungannya dengan permintaan lisan yang disampaikan oleh Pemerintah Australia. Apalagi, PM Australia Julia Gillard berjanji akan membebaskan Corby dalam kampanyenya yang lalu.

"Saya rasa pasti ada kaitannya (permintaan secara lisan dari pemerintah Australia)," kata Hikmahanto.

Ia menyarankan pemerintah dalam kasus grasi ini seharusnya bersikap transparan agar tidak terjadi kemarahan publik. "Memang tidak ada ketentuan menjelaskan kepada publik dalam kasus pemberian grasi. Tapi ini untuk meredam publik yang marah karena kita terkesan berada di bawah negara Australia dan lemah," kata Hikmahanto.

Hikmahanto pun melemparkan satu pertanyaan kepada pemerintah. "Kalau memberikan grasi kepada WN Australia, apakah kalau ada WN Nigeria, Presiden juga akan memberikan grasi?" tukasnya.(Ant/BEY)


Komentar

Penerimaan komentar ditutup

Facebook

Gallery

  • South Dakota’s Anti-Drug Campaign Is Literally “METH. WE’RE ON IT.”
  • students against drugs
  • Don't trip!
  • 1T3V0005-Edit
  • 1T3V0012-Edit
  • 1T3V0016 siep
  • 1T3V0019-Edit
  • 1T3V0024-Edit
  • 1T3V0026 siep
  • 1T3V0035-Edit
  • 1T3V0037-Edit
  • 1T3V0039-Edit

Video

Dialog: Perwira "Bermain" Narkoba #3
2 Anggota Polda Kalimantan Barat AKBP Idha Endi Prasetyono dan Brigadir Harahap ditangkap polisi Diraja Malaysia, Sabtu lalu di Bandara…